Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menuntut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak lagi bergantung pada penyertaan modal pemerintah daerah. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, perusahaan daerah justru diminta aktif mencari peluang bisnis dan menghasilkan profit untuk memperkuat kemampuan fiskal Pemkab Subang.
Reynaldy mengatakan, BUMD harus mampu menjadi salah satu penopang pemerintah daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang usaha yang tersedia di Kabupaten Subang.
Observasi SMA Labschool Jakarta di Banceuy, Soroti Pentingnya Pendidikan Karakter“Saya mengoptimalkan BUMD, bagaimana BUMD jangan sampai jadi parasit di dalam tubuh pemerintah, jangan sampai BUMD hanya jadi embel-embel,” ungkapnya dalam podcast Bincang-bincang Pasundan, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Termasuk Sekda, 179 PNS di Subang Masuki Purna Tugas, Kang Rey Sampaikan Pesan tentang PengabdianBupati Subang Terima Audiensi Kepala Desa dan Camat, Perkuat Sinergi Pemerintahan
Menurutnya, penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah harus memberikan manfaat dan menghasilkan kontribusi kembali kepada daerah. Karena itu, BUMD tidak seharusnya terus meminta tambahan modal tanpa menunjukkan kinerja bisnis yang menghasilkan.
“Kita kasih penyertaan modal, ya mereka enggak balik-balikin. Bahkan boro-boro misalkan ngomongin dividen, malah minta lagi modal,” ujarnya.
Reynaldy menegaskan, keterbatasan fiskal pemerintah daerah saat ini menjadi alasan semakin pentingnya BUMD meningkatkan kemandirian dan kemampuan bisnis.
BUMD, kata dia, harus mampu membaca peluang usaha yang memiliki potensi keuntungan sehingga dapat menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi bagi pemerintah daerah.
“Saya selalu sampaikan BUMD harus mandiri, cari peluang-peluang itu. Karena BUMD di kondisi fiskal hari ini yang sangat keterbatasan ini menjadi salah satu kaki Pemda untuk bisa mencari pondasi-pondasi yang ada di Kabupaten Subang,” tegasnya.
Reynaldy Menyadari Perubahan Kinerja BUMDReynaldy menyadari perubahan kinerja BUMD tidak dapat dilakukan secara instan. Pembenahan perusahaan daerah membutuhkan waktu, terutama untuk mengubah budaya kerja, meningkatkan profesionalisme, serta membangun pola pengelolaan perusahaan yang lebih berorientasi pada kinerja dan keuntungan.
“Akhirnya BUMD itu semua mulai berbenah. Namun balik lagi, namanya berbenah di perusahaan itu butuh waktu yang cukup lama,” ujar Reynaldy.
Baca Juga:BAZNAS Kabupaten Subang Berbagi, Bahagiakan Anak Yatim dan Dhuafa di Desa SukamajuWakil Bupati Subang Sampaikan Jawaban Raperda APBD 2027 di Rapat Paripurna DPRD
Ia mengatakan, perubahan budaya kerja menjadi salah satu tantangan dalam pembenahan BUMD. Pola kerja yang selama ini berjalan tidak dapat langsung diubah dalam waktu singkat.