“Kita ingin mengangkat ketahanan keluarga dan mengingatkan seluruh majelis taklim agar bisa memiliki kurikulum terkait ketahanan keluarga di masing-masing majelis taklim,” ungkapnya.
Ia menilai majelis taklim dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memberikan edukasi mengenai pengasuhan anak, pencegahan kekerasan, bahaya narkoba hingga berbagai persoalan sosial yang dihadapi keluarga.
“Merekalah yang terdekat dengan para umahat yang ada di masyarakat. Walaupun mungkin belum 100 persen masyarakat hadir ke majelis taklim, paling tidak ada yang kita lakukan. Jadi kita sama-sama bergerak,” katanya.
Baca Juga:Korban Begal di Jalur Tebu Purwadadi Subang Meninggal Dunia, Polisi Lakukan Olah TKP dan Kejar PelakuTKD Dipangkas Rp350 Miliar, Bupati Subang Prioritaskan Pilkades dan PBI di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
Sri menegaskan, pembangunan ketahanan keluarga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, majelis taklim dan keluarga.
Dari sisi DPRD, peran yang dapat dilakukan adalah mendorong penguatan regulasi. Sementara organisasi kemasyarakatan dan majelis taklim dapat bergerak di lapangan melalui edukasi serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan keluarga.
“Dari sisi regulasi kami bergerak, sementara mereka bisa bergerak dari sisi lapangan untuk mengingatkan terkait problem-problem yang ada sekarang. Kemudian bagaimana usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga,” pungkasnya. (YULAN DWI NURIZKULILLAH/PKL SMK NEGERI KASOMALANG)