SUBANG-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang menyampaikan lima catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Subang Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangan umumnya, fraksi menilai berbagai indikator makro daerah memang menunjukkan tren positif, namun pemerintah diminta memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Adik menyampaikan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pelayanan publik, penanggulangan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga reformasi birokrasi.
“Kami mengapresiasi capaian indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif. Namun pemerintah harus memastikan peningkatan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan administrasi kependudukan,” ujar H. Adik dalam pandangan umum fraksinya.
Baca Juga:DPRD Subang Soroti Kenaikan Harga Pertamax, Khawatir Picu Kenaikan Biaya Hidup MasyarakatTerima Audiensi BPS, Bupati Subang Tegaskan Komitmen Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki basis data yang akurat, terintegrasi, serta berbasis by name by address agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, fraksi juga menyoroti pentingnya penguatan sistem penanggulangan bencana. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkelanjutan.
“Di sektor keuangan daerah, kami Fraksi PDI Perjuangan menilai struktur pendapatan Kabupaten Subang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah,” ungkap H. Adik.
H. Adik menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan, realisasi PAD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp871,43 miliar atau 90,63 persen dari target yang ditetapkan. Fraksi meminta pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal.
Fraksi juga memberikan perhatian serius terhadap komposisi belanja daerah. Menurut H. Adik, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan sosial.