Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Subang diharapkan tidak berhenti pada kehadiran di parlemen, tetapi turut mendorong lahirnya program pemberdayaan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat. Anggota DPRD Subang dari Fraksi Gerindra, Zennieta Frara, menilai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Subang hingga kini masih belum optimal, terutama karena keterbatasan anggaran dan belum fokusnya program yang menyentuh kebutuhan perempuan secara langsung.
Saat ini, tercatat ada 11 anggota DPRD perempuan yang berasal dari sejumlah partai politik dan membawa suara perempuan ke ruang kebijakan daerah. Hal tersebut disampaikan Janet, sapaan akrabnya, dalam program Bincang-bincang Pasundan bersama Yusup Suparman.
“Untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Subang memang saya rasa belum optimal,” ujar Janet.
Baca Juga:Bhabinkamtibmas Desa Sumurugul Pantau Pembangunan Jalan Terdampak LongsorSonten Resort Ciwidey: Staycation Hangat di Tengah Sejuknya Kebun Teh Rancabali
Menurutnya, selama ini kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan masih banyak dilakukan melalui kegiatan anggota DPRD, termasuk saat reses. Bentuknya beragam, mulai dari sosialisasi, pengembangan UMKM, hingga pelatihan keterampilan seperti tata boga. Namun, kegiatan tersebut dinilai masih perlu dikembangkan agar tidak berhenti pada kegiatan sesaat.
Janet berharap, ke depan pemerintah daerah dapat membuat program pemberdayaan perempuan yang memiliki target dan hasil yang jelas. Menurutnya, program tidak harus langsung berskala besar, tetapi dapat dimulai dari satu desa atau kelurahan sebagai percontohan.
“Tidak harus besar juga. Kita mini saja dulu di salah satu desa atau di salah satu kelurahan, mungkin bisa jadi contoh bagaimana pemberdayaan perempuan itu memang berkembang,” katanya.
Janet menilai program pemberdayaan perempuan idealnya tidak dibuat secara seragam. Sebab, perempuan memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Ada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, pekerja, pelajar, hingga pelaku usaha. Karena itu, bentuk pelatihan harus disesuaikan dengan kelompok sasarannya.
Untuk ibu rumah tangga di desa, misalnya, pemerintah dapat memberikan pelatihan menjahit, memasak, tata boga, atau keterampilan lain yang berpotensi dikembangkan menjadi usaha. Sementara bagi lulusan SMA dan SMK, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan juga dinilai penting agar mereka memiliki bekal tambahan setelah menyelesaikan pendidikan.