Pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,736 triliun. Angka tersebut meningkat Rp83,269 miliar atau 3,14 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp2,653 triliun.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi saat menyampaikan penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Senin (7/9/2026).
Kang Akur, sapaan Agus Masykur, menjelaskan proyeksi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,043 triliun, pendapatan transfer Rp1,689 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,211 miliar.
Baca Juga:Nyaris Terbakar, Gunung Gede Jadi Sorotan Dedi Mulyadi soal Komersialisasi dan Tata Kelola PendakianLestarikan Bahasa Sunda, 486 Siswa Ikuti FTBI Kabupaten Subang
Menurutnya, rancangan perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan perubahan RKPD 2026 serta hasil pergeseran APBD, termasuk APBD Parsial I, II dan III. Penyusunannya juga berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Subang Memproyeksikan Anggaran
Di sisi belanja, Pemkab Subang memproyeksikan anggaran sebesar Rp2,864 triliun atau meningkat Rp99,518 miliar dari APBD murni sebesar Rp2,764 triliun. Sementara pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp127,795 miliar, naik Rp16,248 miliar atau 14,57 persen.
Selain perubahan APBD, rapat paripurna tersebut juga membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kang Akur mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan aset daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, agar dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Kang Akur.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam rancangan perubahan APBD 2026 masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum dapat diakomodasi secara maksimal.
(DEA NURFAHLA/PKL SMK NEGERI KASOMALANG0