Saat membuka Subang Investment Forum (SIF) 2026, Kang Rey mengaku belum puas dengan capaian investasi yang berhasil diraih Kabupaten Subang.
“Saya sedih, belum berbahagia, karena masih banyak anak kita yang belum keterima kerja di industri. Masih banyak pengangguran kita. Bagi saya investasi tinggi, pengangguran harus menurun,” katanya di Aula Oman Syahroni, Kantor Bupati Subang, Rabu (24/6/2026).
DPRD Minta Industri Prioritaskan Warga LokalPerhatian serupa juga datang dari Anggota DPRD Kabupaten Subang Fraksi PDI Perjuangan, H. Adik. Menurutnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari banyaknya perusahaan yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Korban Begal di Jalur Tebu Purwadadi Subang Meninggal Dunia, Polisi Lakukan Olah TKP dan Kejar PelakuTKD Dipangkas Rp350 Miliar, Bupati Subang Prioritaskan Pilkades dan PBI di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
“Selain melihat bertambahnya industri, kita juga harus melihat berapa banyak pengangguran yang masih ada di Kabupaten Subang. Yang lebih penting adalah bagaimana penyerapan tenaga kerjanya. Jangan hanya bangga dengan masuknya investasi, tetapi masyarakat lokal belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran kawasan industri harus mampu membuka peluang kerja yang luas bagi warga Subang.
“Jangan sampai investasi terus bertambah, kawasan industri semakin luas, tetapi masih banyak warga Subang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang, Viqri Wijaya, menegaskan setiap perusahaan baru yang beroperasi di Kabupaten Subang wajib memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya bergantung pada komitmen perusahaan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.
“Kita selalu bertanya apakah lulusan-lulusan kita sudah siap pakai? Apakah jurusan sekolah sudah sesuai kebutuhan perusahaan?” katanya.Komisi IV DPRD, lanjut Viqri, terus mendorong Disnakertrans agar memperbanyak pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan.
Meski begitu, DPRD tetap berupaya mencari dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar program peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap berjalan. (DEA NURFAHLA/PKL SMK NEGERI KASOMALANG)