Sementara itu, Kepala BPBD Subang, Udin Jazudin, melaporkan bahwa banjir yang terjadi sejak akhir Januari berdampak pada sembilan kecamatan. Sebanyak 26.793 kepala keluarga atau 77.426 jiwa terdampak, dengan 23.833 rumah terendam. Selain itu, banjir juga memengaruhi 8.257 hektare sawah, 2.017 hektare tambak, serta menyebabkan gangguan pada 32.002 meter ruas jalan. Tercatat 41 sekolah dan 113 sarana ibadah turut terdampak. Meski demikian, penanganan terpadu berhasil mencapai zero casualty atau tanpa korban jiwa.
Selama masa tanggap darurat, BPBD bersama perangkat daerah terkait mengoperasikan posko utama di Pamanukan, melaksanakan evakuasi warga, pengelolaan dapur umum, layanan kesehatan keliling, serta distribusi logistik. Terhitung sejak 6 Februari 2026, status tanggap darurat resmi dicabut dan Kabupaten Subang memasuki fase transisi pemulihan.
Dinas Pertanian Kabupaten Subang mencatat sekitar 4.059 hektare lahan pertanian terdampak banjir. Saat ini, proses identifikasi detail sawah terdampak masih berlangsung sambil berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah mendorong validasi data berbasis kecamatan dan desa, pengaktifan kembali usaha tani, serta penjajakan skema asuransi pertanian sebagai langkah mitigasi ke depan.
Baca Juga:Warga Subang Kaget BPJS Nonaktif Saat Berobat: Saya Pekerja Serabutan, Mana Bisa Disebut SejahteraGempa Subang: BMKG Mencatat Kekuatan Guncangan Magnitudo 2,8, Terasa Sampai Ciater
Dari sektor perikanan, dampak banjir dirasakan oleh nelayan akibat cuaca ekstrem serta oleh petambak di wilayah pesisir Sukasari, Legonkulon, dan Pusakanegara. Pemkab Subang telah mengusulkan bantuan benih dan perbaikan saluran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk pendataan perahu nelayan yang terdampak.
Paparan Dinas PUPR menyebutkan bahwa banjir Pantura berkaitan dengan kondisi Sungai Cipunagara yang menerima suplai dari sejumlah sungai besar. Kondisi tersebut diperparah oleh penyempitan saluran pembuang, pendangkalan sungai, penumpukan sampah, serta keberadaan bangunan liar di sempadan sungai.
Tanggul di beberapa titik juga dilaporkan menipis dan mengalami banyak totosan, sehingga aliran air ke wilayah Pamanukan tidak berjalan normal saat debit meningkat. PUPR telah melakukan survei lapangan dan menyusun rencana normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, pembangunan embung, serta penguatan tanggul sebagai solusi jangka pendek hingga panjang, sambil terus berkoordinasi dengan BBWS dan kementerian terkait.
Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurrahman, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dan menilai penanganan banjir kali ini berjalan cukup baik dengan minim keluhan masyarakat. DPRD mendorong agar lahan pertanian di wilayah rawan banjir dapat masuk dalam skema asuransi pertanian, serta berharap langkah-langkah strategis yang disiapkan mampu menjadi titik balik agar kejadian serupa tidak kembali terulang.