Iwan: Membuat Birokrasi Bergerak dalam Satu Arah
Sementara itu, Iwan melihat persoalan dari sisi berbeda.
Tantangan yang disorot bukan terutama mengenai sumber pembiayaan, melainkan bagaimana mesin birokrasi bekerja.
Menurut gagasan yang disampaikannya dalam proses seleksi, pemerintah daerah membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan pekerjaan setiap perangkat daerah dan ASN dengan target pembangunan secara lebih terukur.
Untuk itu, Iwan menawarkan model integratif yang menghubungkan tiga sistem yang telah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu SIPD, Singa Breade dan Sajati.
Baca Juga:Peran DPRD Subang dalam Pilkades Serentak 2026: Dari Regulasi hingga AnggaranKetua TP PKK Buka Jambore Kader PKK Kabupaten Subang Tahun 2026
Ketiga sistem tersebut diarahkan menjadi bagian dari pusat kendali kinerja birokrasi.
Konsep ini bertujuan agar data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan integrasi tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai target dan pekerjaan yang harus diselesaikan.
Keduanya memperlihatkan bahwa tantangan Subang ke depan memiliki lebih dari satu dimensi. Pembangunan membutuhkan sumber daya, sementara sumber daya tersebut membutuhkan birokrasi yang mampu mengelolanya.
Pada akhirnya, efektivitas pemerintahan daerah akan sangat ditentukan oleh bagaimana gagasan-gagasan tersebut diterjemahkan menjadi program, dilaksanakan secara konsisten, dan diukur berdasarkan dampaknya terhadap pelayanan serta kebutuhan masyarakat.
(DEA NURFAHLA/PKL SMK NEGERI KASOMALANG)