REALITAKITA-Dalam beberapa hari terakhir, wacana penerapan skema baru penyelenggaraan ibadah haji berupa “war tiket” menjadi sorotan publik. Gagasan ini muncul sebagai respons atas panjangnya antrean haji di Indonesia yang terus meningkat, sementara kuota keberangkatan tetap terbatas.
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) saat ini tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu skema yang mencuat adalah mekanisme “war tiket”, yang pertama kali disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf.
Wacana ini disampaikan Irfan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga:Gotong Royong, Ormas Islam dan Komunitas Kompak Bersihkan Gedung Dakwah SubangDedi Mulyadi Reformasi Samsat Jabar Demi Pelayanan Publik yang Manusiawi dan Bebas Birokrasi Ribet
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti semakin panjangnya antrean haji akibat meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahun yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia.
Menurut Irfan, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem yang ada saat ini. Ia mengungkapkan bahwa pada masa sebelum pengelolaan dana haji dilakukan secara terpusat seperti sekarang, antrean panjang bukanlah masalah utama.
Masyarakat saat itu dapat mendaftar dan berangkat haji dalam waktu yang relatif singkat.
“Ketika kita bicara tentang antrean haji, pemikiran kami di Kemenhaj, terutama Wamen, apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan kembali sebelum ada BPKH,” ujarnya, dikutip dari akun Instagram resmi Kemenhaj.
Ia juga menilai bahwa sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sistem keberangkatan tidak mengalami antrean panjang seperti saat ini. Dalam pemaparannya, Irfan menyinggung kemungkinan penerapan sistem yang menyerupai mekanisme pembelian tiket secara cepat atau “war tiket”.
Gagasan ini dinilai sebagai salah satu alternatif untuk mengatur keberangkatan haji tanpa harus melalui antrean panjang. Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian mendalam.
Pemerintah pun memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan sistem penyelenggaraan haji. Berbagai opsi, termasuk skema “war tiket”, masih dalam tahap pembahasan guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat.