Dalam video berdurasi panjang yang diunggah di channel resmi KANG DEDI MULYADI (https://youtu.be/6yeNHp1strA), Dedi Mulyadi terlihat menyambangi loket-loket pelayanan, berbincang langsung dengan warga yang mengantre, dan menanyakan secara detail proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Tema utama sidak ini adalah memastikan kemudahan birokrasi: warga kini cukup membawa STNK saja untuk membayar pajak tahunan, tanpa lagi diharuskan membawa KTP pemilik kendaraan pertama (pemilik lama). Kebijakan ini bertujuan memangkas hambatan bagi pembeli kendaraan bekas yang sering kesulitan melacak dokumen lama, sekaligus mencegah praktik pungutan liar berupa “tembak” KTP.
KDM menyampaikan langsung kepada seluruh petugas dan warga yang hadir:
Advertisement “Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja.”
Gubernur KDM Sidak Samsat Soetta dan Nonaktifkan Kepala Samsat Sementara!Ia juga mengungkapkan apresiasi sekaligus kekecewaan atas temuan di lapangan.
Baca Juga:1.740 Kemasan Siap Edar Disita, Polres Subang Bongkar Sindikat Pabrik Pestisida Palsu di SubangKondisi Mayat di Kamar Kosan, Kapolsek Purwakarta: Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Jenazah Penyiar Daring
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur. Bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik,” tegasnya.
Advertisement Karena temuan tersebut, Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Ida Hamidah.
Keputusan ini diumumkan setelah ia menindaklanjuti laporan warga pada malam sebelumnya.
Dedi Mulyadi Ajak Semua Pihak Dukung Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan“Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindaklanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta,” ujar KDM.
Lebih lanjut, ia memerintahkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan investigasi mendalam.
“Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum berefektif dilaksanakan,” tambahnya.
KDM tidak berhenti pada sanksi. Ia juga menyampaikan imbauan tegas sekaligus harapan kepada seluruh penyelenggara Samsat di Jawa Barat: