Dukungan anggaran diperlukan untuk memastikan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan Pilkades dapat terpenuhi. Dengan jumlah desa yang mengikuti pemilihan secara serentak, kesiapan pembiayaan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan.
Komisi I DPRD Intensif Berkoordinasi dengan DPMD
Pengawasan terhadap Pilkades juga dilakukan melalui komunikasi dengan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
Komisi I DPRD Subang disebut terus berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Koordinasi tersebut dilakukan karena penyelenggaraan Pilkades merupakan agenda besar yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintahan desa.
Baca Juga:Termasuk Sekda, 179 PNS di Subang Masuki Purna Tugas, Kang Rey Sampaikan Pesan tentang PengabdianBupati Subang Terima Audiensi Kepala Desa dan Camat, Perkuat Sinergi Pemerintahan
Melalui komunikasi tersebut, DPRD dapat memperoleh perkembangan mengenai kesiapan pelaksanaan di lapangan sekaligus menyampaikan berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan.
Pengawasan ini menjadi penting karena pelaksanaan Pilkades tidak hanya berkaitan dengan hari pemungutan suara, tetapi mencakup rangkaian tahapan sejak persiapan hingga proses pemilihan selesai.
Memastikan Tahapan Berjalan Sesuai Aturan
DPRD Kabupaten Subang juga menaruh perhatian pada kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkades.
Menurut anggota DPRD yang turut membahas agenda tersebut, sejak awal DPRD telah mendorong Pemerintah Kabupaten Subang agar pelaksanaan Pilkades dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesiapan tim teknis, pemerintah desa, serta pihak-pihak yang terlibat menjadi bagian yang perlu dipastikan agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai aturan.
DPRD juga memandang Pilkades sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. Desa yang berkembang dan memiliki kepemimpinan yang mampu mengelola potensi lokal dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Subang secara keseluruhan.
Karena itu, pelaksanaan Pilkades tidak hanya dipandang sebagai agenda politik di tingkat desa, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.
(DEA NURFAHLA/PKL SMK NEGERI KASOMALANG)