REALITA KITA – Salah seorang warga Pantura Subang, Tita Kartika mengaku kaget Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS PBI tidak aktif.
“Kaget juga tadi pagi mau berobat ke Puskesmas, sama petugas dibilang Kartu KIS-nya sudah tidak aktif. Sehingga harus batal berobat,” ucapnya, Kamis (5/2/2026).
Dirinya tak mengetahui alasan tidak aktifnya kartu KIS tersebut, karena merasa bukan peserta BPJS Mandiri, tapi PBI yang dibayar oleh Pemerintah.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Pastikan Program Beasiswa SMA/SMK Swasta Berjalan Pada Tahun Ajaran 2026/2027PDI Perjuangan Subang Tunggu SK DPP untuk PAW Anggota DPRD Subang Dapil 6
“Setelah buka-buka medsos ternyata tak hanya di Subang banyak kartu KIS yang nonaktif tapi hampir di seluruh Indonesia,” katanya.
Disinggung alasan penonaktifan tersebut karena warga dianggap sudah sejahtera, Tita justru mengelak.
“Kalau alasannya kita dianggap sudah mampu dan sejahtera, sehingga KIS nonaktif, tentunya pemerintah salah besar. Saya dan suami masih pekerja serabutan tak punya gaji tetap, mana bisa dibilang sudah sejahtera,” ungkapnya.
Tita berharap, pemerintah bisa meninjau ulang terkait penonaktifan BPJS PBI APBN tersebut atau mengalihkannya ke APBD.
“Masyarakat miskin seperti saya sangat butuh Kartu KIS ini agar bisa berobat gratis. Karena kita masih tergolong masyarakat miskin, tak mampu berobat kalau harus bayar. Begitupun kita tak mampu kalau harus daftar jadi peserta BPJS Mandiri yang harus bayar tiap bulan,” pungkasnya.
98.000 Penerima BPJS PBI Dinonaktifkan
Lebih dari 98.000 penerima BPJS PBI di Kabupaten Subang, Jawa Barat tiba-tiba dinonaktifkan Pemerintah Pusat. Hal tersebut membuat masyarakat kaget.
Bahkan tak sedikit warga yang mau berobat harus pulang kembali ke rumah karena BPJS-nya sudah tidak aktif.
Baca Juga:Wabup Subang Ingatkan Dana BOS Tidak Untuk Menjamu Tamu Apapun AlasannyaBahu-Membahu untuk Pantura: Taekwang Indonesia Salurkan Bantuan Senilai Rp100 Juta bagi Korban Banjir Subang
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Saeful Arifin mengatakan, akun BPJS PBI yang dinonaktifkan tersebut merupakan peserta PBI anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Penonaktifan hampir 100 ribu peserta BPJS di Subang tersebut adalah peserta PBI APBN, bukan yang ditanggung Pemkab Subang,” katanya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (5/2/2026) sore.
Alasan Penonaktifan
Dinsos Kabupaten Subang membeberkan alasan penonaktifan tersebut bukan karena efisiensi. Namun yang bersangkutan masuk dalam desil enam hingga sepuluh, sehingga dianggap memiliki kehidupan yang sejahtera.
“Itu dihentikan karena desilnya tidak sesuai. Penerima PBI APBN itu kan dipersyaratkan untuk warga yang masuk desil satu sampai dengan lima. Nah, yang 98.000 itu, masuknya desilnya enam sampai sepuluh,” ucapnya.