REALITAKITA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Subang, Endang Supriadi menilai, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak 2 Januari 2026 sebagai langkah maju dalam pembaruan hukum pidana nasional.
“Regulasi ini lebih sederhana, berkeadilan, dan mengedepankan prinsip restorative justice,” terangnya saat diwawancara Pasundan Ekspres.
Menurut Endang, KUHP baru hanya mengatur dua buku, yakni Buku Kesatu tentang aturan umum dan Buku Kedua mengenai tindak pidana.
Baca Juga:Gak Pake Ribet, di Subang Sekarang Bisa Cetak E-KTP Langsung di Kantor KecamatanMulai 1 Januari 2026, Petani Subang Bisa Tebus Pupuk Subsidi
Skema ini berbeda dengan KUHP lama yang membagi pengaturan ke dalam tiga buku aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran.
“Secara struktur, KUHP baru lebih sederhana dan aplikatif, serta lebih menekankan kepada penyelesaian keadilan Retorative,” ujarnya.
Namun demikian, Endang menegaskan pentingnya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di daerah.
Hal ini, kata Endang, mengingat Indonesia menganut teori fiksi hukum, di mana setiap undang-undang yang telah disahkan, diundangkan, dan dicatat dalam Lembaran Negara dianggap telah diketahui oleh seluruh masyarakat.
“Karena itu, peran pemerintah dan organisasi advokat menjadi penting untuk memastikan pemahaman publik,” katanya.
Endang menjelaskan, perbedaan mendasar KUHP dan KUHAP baru dengan regulasi lama terletak pada penguatan peran advokat dan pendekatan pemidanaan.
Dalam sistem baru, masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana berhak mendapatkan pendampingan advokat sejak menjadi terlapor, saksi, hingga tersangka.
Baca Juga:Rilis Akhir Tahun 2025 Polres Subang, Klaim Kriminalitas Turun 12 PersenMalam Pergantian Tahun, Pemkab Bandung Barat Larang Kembang Api
“Peran advokat kini selaras dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu berdampingan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sesuai fungsi masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, KUHP baru tidak lagi menitikberatkan pada pidana penjara, melainkan mendorong pidana denda dengan kategori mulai dari Kategori I sebesar Rp1 juta hingga Kategori VIII sebesar Rp50 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP, Pidana Pengawasan dan pidana kerja Sosial ( Pasal 65 KUHP )
“Pendekatan restorative justice juga diutamakan sejak tahap Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, terutama untuk tindak pidana aduan,” ungkap Endang.
Dalam KUHAP baru, lanjutnya, peran advokat diatur secara tegas dalam Bab VIII Pasal 149 hingga Pasal 153. Advokat berhak mendampingi tersangka secara penuh, mengajukan keberatan atas pertanyaan penyidik kepada tersangka yang bersifat menjerat, dan keberatan tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).