RealitaKita – Setelah data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di internet, pemerintah dengan sigap menonaktifkan NPWP tersebut.
Informasi ini disampaikan oleh pakar keamanan siber, Pratama Persadha, yang melakukan verifikasi terhadap data NPWP Presiden Jokowi yang bocor dengan memeriksa validitasnya melalui situs Klik Pajak.
“NPWP milik Bapak Jokowi dinyatakan sudah tidak valid lagi,” ungkap Pratama Persadha, Ketua lembaga keamanan siber CISSReC, pada Kamis (19/9/2024).
Baca Juga:Samsung Bespoke AI, Inovasi Rumah Pintar Hemat EnergiJutaan Data NPWP Bocor, Lembaga Pengawas Masih Belum Dibentuk
Setelah melakukan pengecekan, Pratama mengungkapkan bahwa NPWP tersebut telah dinonaktifkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan informasi yang diperoleh, apabila ingin mengaktifkannya kembali, dianjurkan untuk mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Tidak hanya Jokowi, kebocoran data NPWP juga menimpa beberapa pejabat lainnya, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. NPWP mereka juga dinyatakan tidak aktif.
“Sepertinya NPWP pejabat negara dinonaktifkan di sistem pengecekan NPWP Ditjen Pajak,” tambah Pratama.
Namun, berbeda dengan Jokowi, NPWP kedua putra Presiden, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming, masih valid. Menurut Pratama, hasil pengecekan menunjukkan bahwa nomor NPWP milik keduanya masih sah.
“Kaesang dan Gibran mungkin tidak dianggap sebagai pejabat publik,” jelas Pratama.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memberikan tanggapan terkait kebocoran data NPWP sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut.
Baca Juga:Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Ancaman Besar bagi Keamanan PublikSetup iPhone Mirroring di MacBook, Rahasia Produktivitas yang Wajib Dicoba
“Saat ini, tim teknis DJP sedang melakukan investigasi terkait informasi kebocoran data yang beredar,” ujar Dwi dalam pernyataan resminya pada Rabu (18/9).
Masalah ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan e-mail.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, e-mail, dan lainnya,” tulis Teguh melalui akun X @secgron.