Realita Kita – Starlink, layanan internet satelit yang dimiliki oleh Elon Musk, akan segera tersedia bagi seluruh warga Indonesia. Ini merupakan langkah penting ketika Starlink memasuki pasar ritel di Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberikan izin kepada Starlink sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP). Mereka bahkan akan segera melakukan uji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum memulai penjualan resmi layanan internet.
Menurut Cecep Hidayat, Executive Director Indonesia Strategic Research, kehadiran satelit orbit rendah seperti Starlink dalam industri telekomunikasi memiliki dampak positif dan negatif.
Baca Juga:Huawei Kini Berjaya, Penjualan Apple Makin Menurun di Pasar Ponsel ChinaMeta Luncurkan Horizon OS, Sistem Operasi untuk Headset Mixed Reality
Salah satu dampak positifnya adalah kemampuan untuk mempercepat penetrasi jaringan broadband secara global, terutama di daerah terpencil. Hal ini akan memudahkan konektivitas daerah tersebut dengan informasi global.
Namun demikian, kehadiran Starlink juga membawa potensi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan suatu negara, termasuk di Indonesia.
Cecep mengungkapkan beberapa pertimbangan mengenai potensi ancaman dengan masuknya Starlink, termasuk keamanan data dan informasi masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna Starlink.
Menurutnya, sebagai negara berdaulat, pemerintah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua perusahaan satelit telekomunikasi yang beroperasi di wilayah udara Indonesia.
Sebelum memberikan izin kepada Starlink, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa keamanan data dan informasi terlindungi dengan baik sesuai dengan standar keamanan data yang berlaku di Indonesia.
Cecep menjelaskan bahwa data yang melewati Starlink langsung ditransmisikan ke pusat mereka di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tidak dapat menjamin keamanan data tersebut karena data tersebut dibawa ke negara lain.
Menurut Cecep, kebijakan dan prioritas pemerintah dalam membangun jaringan telekomunikasi nasional haruslah dipertimbangkan. Jika membutuhkan satelit untuk melayani daerah terpencil dalam jangka panjang, pemerintah dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut dari perusahaan swasta nasional.
Baca Juga:Google Meet Hadirkan Fitur Anotasi Langsung Untuk Permudah PresentasiBocoran Performa dari Samsung Galaxy Z Flip 6, Sekencang Apa Ya?
Namun jika tidak tersedia, mereka dapat mempertimbangkan untuk membuat satelit sendiri atau menggunakan operator satelit dari luar.
Kesadaran akan ruang angkasa yang minim dapat menimbulkan potensi masalah keamanan dan kedaulatan Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran akan ruang angkasa, Indonesia dapat memanfaatkan potensi yang lebih besar untuk mengelola ruang angkasa mereka sendiri.