Meski pemerintah menyiapkan stimulus, ancaman inflasi, kenaikan PPN 12% yang hanya diberlakukan untuk barang mewah tertentu, dan utang tinggi dinilai meningkatkan risiko resesi, walau fundamental sektor keuangan dianggap masih kokoh.
Untungnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan kenaikan tarif PPN 12% secara umum yang direncanakan berlaku 1 Januari 2025. PPN 12% hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah tertentu (Objek PPnBM).
Poin penting krisis bidang ekonomi kita yakni soal risiko energi dan nilai mata uang rupiah terhadap dolar.
Pemerintah kita masih optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4–5,6%.
Baca Juga:Kementerian Haji dan Umrah Purwakarta Bagikan Takjil untuk PengendaraPerangkat Desa di Subang Keluhkan Honor Banprov Hanya Rp150 Ribu per Bulan
Dari krisis global ini pula terjadi sentimen pasar. Ya, terjadi penurunan peringkat kredit oleh lembaga terkait, namun OJK menegaskan fundamental keuangan tetap kokoh.
Dalam situasi ini menuntut kehati-hatian dalam kebijakan fiskal untuk menghindari perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Efisiensi anggaran dalam negeri yang dilakukan Pemerintahan Prabowo yang menegaskan bisa menghemat sekitar Rp305 triliun pada tahun anggaran 2025–2026.
Banyak pihak menilai bahwa ekonomi secara global mengalami krisis. Menurunnya daya beli masyarakat, dan semakin banyak masyarakat makan tabungan.
Ekonomi dunia belum beranjak baik. Begitu pun daya beli masyarakat kita. Secara nasional program mercusuar seperti makan bergizi gratis harus berjalan dan terus dievaluasi demi sukses salah satu program prioritas nasional Prabowo–Gibran.
Delapan misi Asta Cita berfokus pada penguatan ideologi/HAM, kemandirian bangsa (pangan, energi, ekonomi), penciptaan lapangan kerja, pengembangan SDM dan kesetaraan, hilirisasi industri, pemerataan ekonomi berbasis desa, reformasi hukum/birokrasi, serta kehidupan harmonis dan toleransi.
Begitu pun program prioritas nasional yakni ketahanan pangan nasional dan energi. Juga program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus berjalan dengan berbagai informasi positif dan negatif, pro dan kontra di lapangan karena pelaksanaannya. Program nasional yang harus ada pengawasan ekstra ketat agar program Asta Cita bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara sebagaimana yang menjadi tekad kuat Presiden Prabowo.
Baca Juga:Polda Jabar Perketat Pengawasan Arus Mudik, 1.700 Truk Sumbu Tiga DitilangPolres Subang Bekuk Komplotan Curanmor, 9 pelaku ditangkap, 16 motor diamankan
Lalu bagaimana kondisi kita di daerah? Ya, pemerintah daerah harus memutar otak, berpikir smart agar pembangunan tetap berjalan dan terus menggali semua potensi asli daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan berkeadilan sosial.