Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat Soroti Tingginya Pengangguran, Desak Pemerintah Fokus Ciptakan Lapangan Kerja

Penulis: IndrawanEditor: IndrawanSelasa, 10 Mar 2026 - 10:15

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat memberikan catatan serius terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat yang dinilai masih menjadi persoalan besar hingga saat ini. Organisasi kepemudaan tersebut menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam menekan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi.

REALITA KITA – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat memberikan catatan serius terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat yang dinilai masih menjadi persoalan besar hingga saat ini.

Organisasi kepemudaan tersebut menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam menekan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II GP Ansor Jawa Barat yang digelar di Gedung PWNU Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).

Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi menegaskan bahwa masalah pengangguran seharusnya menjadi fokus utama pemerintah provinsi.

Menurut Fahmi, hingga satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, belum terlihat langkah signifikan yang mampu menekan angka pengangguran di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.

“Pengangguran adalah persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. Kami belum melihat upaya serius dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Fahmi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat per Agustus 2025 mencapai 6,77 persen. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat di posisi ketiga provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

GP Ansor menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Fahmi menambahkan, pembangunan infrastruktur memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

“Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur penting, tetapi membuka lapangan pekerjaan jauh lebih mendesak bagi masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan,” katanya.