4. Kerja Sama dengan Desa dan Sekolah
Pemerintah desa, sekolah, dan komite orang tua dapat dilibatkan untuk menyediakan kendaraan antar-jemput berbasis komunitas.
5. Pengawasan Penjualan Motor ke Anak di Bawah Umur
Selain melarang penggunaan, pengawasan terhadap penjualan sepeda motor kepada pelajar juga perlu diperketat agar kebijakan berjalan dari hulu ke hilir.
Respons Warga: Jangan Bebani Pelajar
Di media sosial, suara warga terus bermunculan. Banyak yang menilai kebijakan ini berpotensi tidak adil jika diterapkan tanpa solusi konkret.
Baca Juga:Konten Kreator Resbob Jalani Sidang Perdana Kasus Ujaran Kebencian di PN BandungPolres Subang Gelar Gerakan Pangan Murah di Kalijati, Ratusan Warga Antusias
Seorang warganet menulis, “Kalau sekolah jauh dan orang tua bekerja, lalu tidak ada angkutan umum, siapa yang bertanggung jawab?”
Pendapat lain menyebutkan bahwa pemerintah perlu lebih dulu membenahi sistem transportasi, sebelum menerapkan larangan yang berdampak langsung pada aktivitas belajar.
Keselamatan Penting, Akses Pendidikan Tak Boleh Terganggu
Keselamatan lalu lintas memang krusial, namun akses pendidikan juga tidak kalah penting. Tanpa transportasi publik yang merata, kebijakan pembatasan motor pelajar dikhawatirkan justru memperlebar kesenjangan akses pendidikan.
Kini publik menanti langkah lanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Barat: apakah kebijakan ini akan diiringi solusi nyata, atau hanya berhenti pada larangan semata.