REALITA KITA – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Subang mendorong langkah strategis untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda wilayah Pantai Utara (Pantura) Subang, melalui pembangunan embung serta normalisasi sungai di sejumlah titik rawan.
Ketua TP2D Subang, Ojang Sohahdi, mengatakan pembangunan embung di wilayah Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, dan Pabuaran menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, di wilayah tersebut terdapat pertemuan beberapa aliran sungai yang kerap meluap saat debit air meningkat.
“Di sana ada pertemuan sungai. Ketika air meluap, kondisinya sulit direkayasa. Karena itu, pembangunan embung menjadi solusi yang paling memungkinkan,” ujar Ojang, Sabtu (31/1/2026).
Baca Juga:DPRD Subang Akan Bahas Sembilan Raperda, Kawal Agenda Produk Hukum Pemerintah DaerahTerkesan Karya Kreatif Anak Muda Subang, Raffi Ahmad akan Dorong Renovasi Gedung Subang Creative Center
Embung sendiri merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam atau waduk kecil yang berfungsi menampung limpahan air hujan maupun aliran sungai saat debit meningkat. Selain mampu menahan luapan air untuk mengurangi risiko banjir, embung juga berfungsi sebagai cadangan air yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau, khususnya untuk kebutuhan irigasi pertanian.
Menurut Ojang, keberadaan embung di wilayah rawan banjir Pantura Subang diharapkan dapat membantu mengendalikan debit air sungai agar tidak langsung meluap ke permukiman warga, lahan pertanian, maupun fasilitas umum.
Sementara itu, untuk wilayah Pamanukan, TP2D Subang mengusulkan dilakukan normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Bahkan, Ojang menilai pembangunan embung di Pamanukan juga memungkinkan karena ketersediaan lahan.
“Normalisasi sungai perlu segera dilakukan. Akan lebih baik lagi bila dibarengi dengan pembangunan embung, apalagi lahannya tersedia,” katanya.
Ia menegaskan, usulan tersebut merupakan aspirasi para camat di wilayah Pantura Subang yang selama ini menghadapi persoalan banjir berulang. Ojang juga menyoroti bahwa banjir yang merendam sejumlah wilayah Pantura mayoritas disebabkan oleh limpahan air dari sungai yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sebagai langkah lanjutan, TP2D Subang telah menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI, Elita Budiati, untuk mendorong persoalan banjir Pantura Subang dibahas di Komisi V DPR RI, sehingga dapat memperoleh dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat.