REALITA KITA – Banjir yang melumpuhkan sembilan kecamatan di Kabupaten Subang selama sepekan terakhir bukan sekadar bencana alam. Ia menjelma menjadi cermin telanjang bagi soliditas kepemimpinan daerah. Di saat ribuan warga kehilangan rumah, harta, bahkan rasa aman, satu pertanyaan mengemuka dengan nada kian keras: di mana Sekretaris Daerah (Sekda) Subang?
Di lapangan, publik menyaksikan kontras yang mencolok. Bupati Subang Reynaldy Putra Andita—akrab disapa Kang Rey—memilih bermalam di posko pengungsian, meninggalkan kenyamanan rumah dinas dan protokoler. Ia turun langsung memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga evakuasi warga terdampak. Sikap ini menuai apresiasi terbuka dari Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi (KDM).
Melalui berbagai kanal media sosial, KDM menilai langkah Kang Rey sebagai bentuk kepemimpinan krisis yang konkret, bukan simbolik. Bahkan, Gubernur memastikan akan turun langsung ke Pantura Subang untuk mengurai akar persoalan banjir, termasuk normalisasi Sungai Cipunegara yang menjadi kewenangan BBWS dan Kementerian PUPR. Negara, setidaknya di level kepala daerah, tampak hadir.
Baca Juga:DPRD Subang Akan Bahas Sembilan Raperda, Kawal Agenda Produk Hukum Pemerintah DaerahTerkesan Karya Kreatif Anak Muda Subang, Raffi Ahmad akan Dorong Renovasi Gedung Subang Creative Center
Namun di tengah sinergi antara Gubernur dan Bupati, terdapat satu lubang besar dalam struktur birokrasi Subang. Sosok Sekda H. Asep Nuroni—jabatan yang secara fungsional disebut sebagai “panglima ASN” dan pengendali administrasi pemerintahan—tidak terlihat di garis depan penanganan bencana.
Situasi ini kian terang setelah Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Subang merilis penunjukan Memet Hikmat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda untuk mendampingi Bupati selama masa tanggap darurat. Penunjukan ini, bagi publik, bukan sekadar teknis administratif, melainkan penegasan bahwa Sekda definitif sedang tidak menjalankan perannya.
“Sekda itu bukan jabatan seremonial. Dalam kondisi darurat, dialah komando ASN, penggerak lintas OPD,” ujar Iwan, tokoh masyarakat Pantura Subang. Menurutnya, absennya Sekda di tengah bencana berskala besar menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab moral dan etika jabatan.
Kritik yang lebih keras datang dari Mang Yana, tokoh masyarakat Pamanukan—salah satu wilayah yang terendam paling parah. “Ujian kepemimpinan itu hadir saat krisis. Ketika rakyat kebanjiran dan Bupati tidur di pengungsian, sangat ironis jika pejabat tertinggi ASN justru tak terlihat. Kalau benar beliau ke luar negeri untuk urusan pribadi, ini bukan sekadar soal izin, tapi soal empati,” katanya tajam.