- – Batasan kredit mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 100 juta untuk sektor produksi, dengan batas maksimum Rp 200 juta untuk sektor non produksi.
- – Pemilik usaha harus berjalan minimal 6 bulan atau buruh yang terdampak PHK dengan usaha aktif selama 3 bulan.
- – Batas angsuran adalah 3 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI.
- – Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika jumlah pinjaman melebihi Rp 50 juta.
- – Melampirkan SKU atau NIB.
3. Syarat Pinjaman KUR Kecil Mandiri 2023
- – Memiliki e-KTP aktif.
- – Fotokopi KK dan akta nikah atau surat cerai bagi debitur yang sudah menikah.
- – NPWP diperlukan jika jumlah pinjaman melebihi Rp 50 juta.
- – Batasan kredit KUR adalah Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.
- – Jangka waktu pinjaman adalah 4 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI.
- – Bisnis harus telah beroperasi selama 6 bulan.
- – Melampirkan NIB atau SKU.
- – Agunan tambahan berupa bangunan, tanah, atau kendaraan bermotor.
4. Syarat Pinjaman KUR Bank Mandiri 2023 Penempatan TKI
- – Menunjukkan KTP-el dan berusia minimal 21 tahun.
- – Calon TKI yang berusia 18 tahun harus mendapatkan surat izin dari wali.
- – Fotokopi KK dan surat cerai atau akta nikah dibutuhkan bagi yang telah menikah.
- – Surat perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari penyedia atau penyalur jasa.
- – Surat perjanjian kerja dari pengguna jasa.
- – Batasan kredit KUR TKI adalah Rp 100 juta.
- – Batas waktu angsuran adalah selama masa kerja di luar negeri atau maksimal 3 tahun.
5. Syarat Pinjaman KUR Khusus Mandiri 2023
- – Memiliki KTP elektronik.
- – Fotokopi KK dan akta nikah atau surat cerai bagi debitur yang sudah menikah.
- – NPWP diperlukan jika jumlah pinjaman melebihi Rp 50 juta.
- – Batasan kredit KUR adalah Rp 500 juta.
- – Usaha harus dikelola bersama dalam bentuk klaster dengan menjalin kemitraan untuk komoditas peternakan, perikanan, perkebunan, UMKM, atau sektor produksi lain yang dapat dikembangkan menjadi KUR khusus.
- – Batas waktu angsuran adalah 4 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI.
- – Jaminan tambahan meliputi bangunan, tanah, atau kendaraan bermotor.
- – Menunjukkan NIB atau SKU yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat maupun instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.